DRONE

ATTACK

buday.art@gmail.com

 

TIM KAJIAN :

Brigjen TNi (Purn) Kamiso Miran

Letkol Arh Jatmikoadhi P.C

Marsma TNI Arif Mustafa

Dirut NavPenerbangan Asri Santosa

Budi Superi, S.Pd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

PHONE:

6285723116988

 

EMAIL:

Buday.art@gmail.com

Komunitas Drone Sukabumi

	EDUCATION attacK Dilansir dari dailymail, Dai Whittingham yang menjabat  kepala eksekutif Flight Safety Committee Inggris mengatakan bahwa drone bisa mengganggu penerbangan bahkan menyebabkan kebakaran pada pesawat, jika drone tersebut masuk kedalam mesin pesawat. Whittingham menambahkan pesawat tak diciptakan untuk menahan hantaman benda keras seperti drone. Total energi, massa, dan kecepatan akan menentukan besarnya kerusakan saat terjadi   kecelakaan pesawat. Semakin cepat pesawat melaju, dan semakin berat dan cepatnya drone, akan sebabkan kecelakaan pesawat yang berdampak besar. Burung yang terbentuk dari daging dan darah saja bisa memberi efek kerusakan pada pesawat. Apalagi drone yang dirakit dengan motor dan baterai. Karena baterai mengandung banyak energi yang berpotensi meledak ketika terjadi kerusakan PERMENHUB PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 163 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 107 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONS PART 107} TENTANG SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK (SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM)   PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA   NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA   EDUCATION Narasumber by : MARSMA TNI ARIF MUSTAFA KepalaStaf KOHANUDNAS   POTENSI ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN RI DI UDARA :   -PELANGGARAN TERHADAP BATAS  UDARA NASIONAL -ANCAMAN TERORISME YANG MENGGUNAKAN WAHANA UDARA SEPERTI : UAV, DRONE, AEROMODELLING ATAU PESAWAT SIPIL -PEMBAJAKAN -AKSI SPIONASE DARI UDARA   KONSEP PERTAHANAN UDARA MENGHADAPI ANCAMAN LOW SPEED ALT DAN DRONE   PROTAP KOHANUDNAS DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DRONE : -PENINDAK LOW SPEED LOW ALT -ANTI DRONE   KETENTUAN PENINDAKAN ANCAMAN LOW SPEED LOW ALTITUDE TERHADAP KEDAULATAN RI DI UDARA   BATAS PENGGUNAAN : -Kecepatan pesawat tak dikenal<200 KTS -Ketinggian Pesawat tak dikenal<5000ft   JENIS ANCAMAN : Berawak dan tidak berawak / Drone (Hale, Male, Tactical UAV,Mini UAV )   KETENTUAN PENINDAKAN PENINDAK LOW SPEED LOW ALTITUDE : -Fix Wing Low Speed Low Altitude -Rotary Wing -Meriam, Rudal -Anti Drone   PENINDAKAN ANCAMAN DRONE : -Kecepatan Pesawat tak dikenal/Drone < 200 KTS -Ketinggian pesawat tak dikenal/drone < 30.000 FT -Coverage area hanud titik   ALUSTITA -Ground Control System anti Drone -Rudal, Meriam Arhanud -Personel Satuan tugas   -Bertanggung jawab atas penggunaan alustita yang dioperasikan serta melaporkan secara langsung situasi dan kondisi kepada PANGKOSEKHANUDNAS -Mengawasi dan meningkatkan keselamatan terbang dan kerja -Melaksanakan kordinasi demi kelancaran tugas dengan KOSEKHANUDNAS, Pangkalan Udara dan Instansi terkait   TUGAS DAN TINDAKAN -DalamKondisi emergency yang berkaitan dengan masalah kondisi pesawat atau penerbang dalam menerbangkan, kondisi Emergency Ground Control System Anty Drone, Dansur PLSLA dan Dansur Anti Drone memegang kendali sepenuhnya untuk memberikan bantuan kepada Penerbang atau crew yang mengalami Emergency   -Dalam Kondisi cuaca buruk atau fasilitas pendaratan tidak berfungsi (R/W Closed) sehingga pesawat tidak dapat mendarat dengan aman, maka DANSUR PLSLA memberikan saran kepada PANGKOSEKHANUDNAS, setelah berkoordinasi dengan ATC dan Komandan Flight yang sedang terbang tentang langkah2 yang diperlukan (divert, holding, Any Open Area, dll)   Buday-March2019     ESENSI Dan Tindakan					ATTACK USA Beberapa tahun lalu, Sebuah helikopter yang diterbangkan pilot dan mahasiswa sekolah penerbangan, dikabarkan jatuh di negara bagian South Carolina, AS, pada Rabu (14/2) lalu. Hal ini dilaporkan jadi kecelakaan penegerbangan akibat drone yang pertama di dunia Bloomberg, menurut data FAA yang merupakan administrasi penerbangan Federal AS, sebelumnya sudah banyak penangkapan terkait penerbangan drone di area terlarang, namun kesemuanya tidak berbahaya. Namun kali ini, kemunculan drone cukup berbahaya. Pasalnya, ketika sang mahasiswa sedang belajar menerbangkan helicopter dengan manuver 15 meter di atas garis pohon, muncul sebuah drone di depan mereka. Untuk hindari tabrakan, sang mahasiswa melakukan manuver mengelak dan sang pilot yang sebelumnya mengawasi langsung mengambil alih kendali. Sayangnya, ekorheli menabrak pohon dan pilot kehilangan kendali. Kecelakaan ini tidak berada di dekat bandara di mana drone dilarang diterbangkan, atau tidak bisa diterbangkan. Namun berdasarkan aturan FAA, pilot drone harus menerbangkan drone secara dalam garis pandangnya dan sangat dilarang keras mendekati pesawat terbang tradisional termasuk helikopter. Menurutstudidari FAA sendiri, bertabrakannya pesawat dengan drone adalah hal berbahaya pasalnya dapat menyebabkan kerusakan struktural pada pesawat.   SOLUTION Perusahaan drone asal China tersebut angkat bicara. DJI menyebut dalam pernyataannya bahwa mereka "mencoba untuk mempelajari kasus ini dan siap untuk membantu penyidik." DJI juga berjanji untuk mengembangkan solusi untuk membantu pilot drone untuk menghindari pesawat terbang tradisional   LAW No. PM 90 Tahun 2015 Langkah pencegahan, untuk menghindari kecelakaan pesawat karena bertabrakan dengan drone, Civil Aviation Authority (CAA) menerapkan peraturan tentang penerbangan drone. Drone tak boleh diterbangkan terlalu dekat dengan bandara dan jika atau dianggap melakukan tindak kriminal, karenadapat menyebabkan kecelakaan pesawat saat terbang. Pelaku akan mendapat hukuman kurungan hingga 5 tahun penjara sesuai dengan peraturan yang ditetapkan masing-masing negara. Di Indonesia pun sebenarnya sudah ada regulasi sejenis. Berikut peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia: 4.1 Sistem pesawat udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi 500 meter dari batas terluar dari suatukawasan udara terlarang (prohibited area) atau kawasan udara terbatas (restricted area). 4.2 Dalam hal sistem pesawat udara tanpa awak digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, harus melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya akandiprotret, difilmkan atau dipetakan. 4.3 Sistem pesawat udara tanpa awak dengan peralatan pertanian (penyemprot hama dan/atau penabur benih) hanya diperbolehkan beroperasi pada areal pertanian/perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencana terbang (flight plan). 4.4 Kegiatan penyemprotan hama dan/atau penaburan benih dengan menggunakan teknologi sistem pesawat udara tanpa awak diizinkan apabila dalam radius 500 meter dari batas terluar areal pertanian/perkebunan dimaksud tidak ada pemukinan penduduk. 4.5 Sistem pesawat udara tanpa awak untuk kebutuhan dan misi pemerintah, penggunaan sistem pesawat udara tanpa awak untuk kepentingan pemerintah seperti patrol batas wilayah negara, patrol wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatanaktivitashewan dan tumbuhan di tamannasional, survei dan pemetaan yang bersifatrutin dan terjadwaldenganlingkuppenerbangantertentu (area tertentu), menggunakan individual flight plan. Peraturanpenggunaan drone diatastelahditetapkan pada Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia No. PM 90 Tahun 2015. CASR 107 Dalamperaturanpemerintah Indonesia yang tercantumdalamPeratuan Menteri Perhubungan yang mengaturmenganaipesawattanpaawak, sudahdiatur dan dibedakanmenjadi 2 macamkeperluansebuah drone: 1.Untuk rekreasi, hobi, olah-raga, dan pendidikan. (CASR 107.2) 2.Untuk komersial. (CASR 107)   CASR adalah Civil Aviation Safety Regulation, yaitu sebuah peraturan internasional keselamatan penerbangan sipil. Drone termasuk benda yang berada di ruang udara dan berhubungan dengan keselamatan penerbangan sipil karena drone bisa terbang tinggi banget   Sedangkan isi dari CASR 107.2 untuk drone keperluan hobi adalah:   No person may operate UAS for recreation or hobby unless otherwise: 1.     the aircraft is flown strictly for recreational of hobby use; 2.     the aircraft is operated in accordance with a community-based organization; 3.     the aircraft is limited to not more than 15 pounds (7 Kg); and 4.     the aircraft are operated in accordance with Section 107.19, 107.23, 107.25, 107.27, 107.29, 107.31, 107.35, 107.37, 107.39, 107.41, 107.47, and 107.51 of this part. CASR memiliki pengertian berbeda secara arti dan maksud yang sebenarnya. Oleh karena itu, ini hanya sebagai acuan saja dan tidak erlalu jauh peebedaannya. CASR 107.2 bagian (d), didalamnya terdapat 12 peraturan yang juga harus dipatuhi oleh pilot drone untuk keperluan hobi dan rekreasi yang memang ditambahkan oleh pemerintah.     Isi bagian (d) dari CASR 107.2 yang terdiri dari 12 part:   CASR 107.19: Responsibility of the operator. 1.     The operator is directly responsible for, and is the final authority as to the operation of the small unmanned aircraft system. 2.     The operator must ensure that the small unmanned aircraft will pose no undue hazard to other aircraft , people, or property in the event of a loss of control of the aircraft for any reason. CASR 107.23: Hazardous Operation. No person may: 1.     Operate a small unmanned aircraft system in a careless or reckless manner so as to endanger the life or property of another; or 2.     Allow an object to be dropped from a small unmanned aircraft if such action endangers the life or property of another. CASR 107.25: Operation from a moving vehicle or aircraft. No person may operate a small unmanned aircraft system: (1)     From a moving aircraft; or (2)     From a moving vehicle unless that vehicle is moving on water.   CASR 107.27: Alcohol or drugs. A person acting as an operator or as a visual observer must comply with the provisions of section91.17 and section 91.19 of this chapter. Section 91.17: Alcohol or drugs. (a) No person may act or attempt to act as a crewmember of a civil aircraft: (1) Within 8 hours after consuming alcohol; (2) While under the influence of alcohol; (3) While using any drug that affects the person’s faculties in any way contrary tosafety; or (4) While having 0.04 percent by weight or more alcohol in the blood.   (b) Except in an emergency, no pilot of a civil aircraft may allow a person whoappears to be intoxicated or who demonstrates by manner or physical indicationsthat the individual is under the influence of drugs (except a medical patient underproper care) to be carried in that aircraft. (c) A crewmember shall do the following: (1) On request of a law enforcement officer, submit to a test to indicate thepercentage by weight of alcohol in the blood, when (i) The law enforcement officer is authorized by law to conduct the test orto have the test conducted; and (ii) The law enforcement officer is requesting submission to the test toinvestigate a suspected violation of a law governing the same orsubstantially similar conduct prohibited by Paragraph (a)(1), (a)(2), or(a)(4) of this section. (2)Whenever the Director has a reasonable basis to believe that a person mayhave violated Paragraph (a)(1), (a)(2), or (a)(4) of this section, that personshall, upon request by the Director, furnish the Director, or authorize anyclinic, hospital, doctor, or other person to release to the Director, the resultsof each test taken within 4 hours after acting or attempting to act as acrewmember that indicates percentage by weight of alcohol in the blood.   (d) Whenever the Director has a reasonable basis to believe that a person may haveviolated Paragraph (a)(3) of this section, that person shall, upon request by theDirector, furnish the Director, or authorize any clinic, hospital, doctor, or otherperson to release to the Director, the results of each test taken within 4 hours afteracting or attempting to act as a crewmember that indicates the presence of anydrugs in the body.   (e) Any test information obtained by the Director under Paragraph (c)or (d) of thissection may be evaluated in determining a person’s qualifications for any airmancertificate or possible violations of the CASRs and may be used as evidence inany legal proceeding.       Section 91.19:  Carriage Of Narcotic Drugs, Marihuana, And Depressant Or StimulantDrugs Or Substances (a) Except as provided in Paragraph (b) of this section, no person may operate a civilaircraft within Indonesia with knowledge that narcotic drugs, marihuana, anddepressant or stimulant drugs or substances as defined by law are carried in theaircraft. (b) Paragraph (a) of this section does not apply to any carriage of narcotic drugs,marihuana, and depressant or stimulant drugs or substances authorized by law ora national agency.   CASR 107.29: Daylight operation. No person may operate a small unmanned aircraft system except between the hours of official sunrise and sunset.   CASR 107.31: Visual line of sight aircraft operation. With vision that is unaided by any device other than corrective lenses, the operator or visual observer must be able to see the unmanned aircraft throughout the entire flight in order to: 1.     Know the unmanned aircraft’s location; 2.     Determine the unmanned aircraft’s attitude, altitude, and direction; 3.     Observe the airspace for other air traffic or hazards; and 4.     Determine that the unmanned aircraft does not endanger the life of property of another. CASR 107.35: Operation of multiple small unmanned aircraft systems. A person may not act as an operator or visual observer in the operation of more than one unmanned aircraft system at the same time.   CASR 107.37: Operation near aircraft; right-of-way rules. 1.     Each operator must maintain awareness so as to see and avoid other aircraft and vehicles and must yield the right-of-way to all aircraft, airborne vehicles, and launch and reentry vehicles. 1.     In order to maintain awareness so as to see other aircraft and vehicles, either the operator or a visual observer must, at each point of the small unmanned aircraft’s flight, satisfy the criteria specified in section 107.31. 2.     Yield the right-of-way means that the small unmanned aircraft must give way to the aircraft or vehicle and may not pass over, under, or ahead of it unless well clear. 2.     No person may operate a small unmanned aircraft so close to another aircraft as to create a collision hazard.   CASR 107.39: Operation over people. No person may operate a small unmanned aircraft over a human being who is: 1.     Not directly participating in the operational of the small unmanned aircraft; or 2.     Not located under a covered structure that can provide reasonable protection from a falling small unmanned aircraft. CASR 107.41: Operation in certain airspace.  Operator shall refer to Minister of Transportation Regulation concerning “Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia” with respect to operating UAS in Indonesian airspace.   CASR 107.47: Flight restrictions in the proximity of certain areas designated by notice to airmen. No person may operate a small unmanned aircraft in areas designated in a Notice to Airmen under section 91.137, unless authorized by: 1.     Air Traffic Control (ATC); or 2.     A certificate of Waiver or Authorization issued by the DGCA. Section 91.137: Temporary Flight Restrictions CASR 107.51: Operating limitations for small unmanned aircraft. An operator must comply with all of the following operating limitations when operating a small unmanned aircraft system: 1.     The airspeed of the small unmanned aircraft may not exceed  87 knots (100 miles per hour) calibrated airspeed at full power in level flight; 2.     The minimum flight visibility, as observed from the location of the ground control station must be no less than 3 statue miles (4.8 kilometers); and 3.     The minimum distance of the small unmanned aircraft from clouds must be no less than: 1.     500 feet (150 meters) below the cloud; and 2.     2,000 feet (600 meters) horizontally away from the cloud. Ini hanya peraturan yang mengatur penggunaan drone untuk kepentingan hobi dan rekreasi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Ada satu part yang tidak dijelaskan di atas yaitu section 91.137, mengenai temporary flight restriction.   Sertifikasi pilot drone yang diadakan oleh Dispotdirga TNI-AU dan FASI adalah sertifkasi pilot drone untuk kepentingan hobi, rekreasi, olah-raga, dan edukasi. Sedangkan untuk sertifikasi Drone kelas komersil cara mendapatkannya harus mengikuti sertifikasi yang dikeluarkan oleh DKPPU (Direktorat Kelaik udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara).